Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan pemerintah di wilayah Timur Tengah kini berdampak langsung pada dunia hiburan digital, khususnya bagi komunitas League of Legends. Para pemain di Iran dan Suriah dilaporkan tidak lagi dapat mengakses Summoner’s Rift setelah Riot Games secara resmi memutus layanan mereka di kedua negara tersebut.
Dilansir dari Dotesports, langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap sanksi ekonomi dan hukum perdagangan yang diperketat oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebagai perusahaan yang bermarkas di California, Riot Games memiliki kewajiban hukum untuk mengikuti regulasi federal yang melarang penyediaan layanan komersial kepada negara-negara yang berada di bawah daftar embargo AS.
Saat pemain mencoba masuk ke akun mereka, muncul sebuah pesan notifikasi yang menjelaskan bahwa pembatasan akses ini bersifat mutlak dan didasarkan pada peraturan pemerintah Amerika Serikat. Karena League of Legends menyertakan sistem transaksi pembelian dalam aplikasi (microtransactions), gim ini dikategorikan sebagai layanan perdagangan yang dilarang dalam koridor sanksi tersebut. Hal ini menciptakan preseden yang cukup langka di dunia esports, di mana konflik diplomatik tingkat tinggi merambah hingga ke tingkat aksesibilitas pemain sipil yang sebenarnya tidak terlibat dalam kebijakan politik negara mereka.
Dampaknya sangat dirasakan oleh komunitas gamer di Iran, yang selama ini dikenal memiliki jumlah pemain yang cukup signifikan di server Eropa Barat (EUW). Banyak pemain merasa kecewa karena hobi dan ruang kompetisi mereka terampas akibat persoalan politik yang berada di luar kendali mereka.
Meskipun beberapa pemain mencoba menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk mengelabui deteksi lokasi, solusi ini tidak efektif karena menyebabkan lonjakan latensi (ping) yang sangat tinggi, yang tentu saja sangat merugikan dalam gim bergenre MOBA yang sangat mengandalkan kecepatan reaksi. Hingga kini, akses tersebut masih ditutup dan hanya akan dibuka kembali jika pemerintah AS melakukan perubahan pada kebijakan sanksi luar negeri mereka.